Biaya nikah di KUA: Rp0 atau Rp600 ribu, cara bayar, pungli
Tarif Rp0 untuk akad di KUA pada jam kerja, Rp600.000 di luar KUA atau di luar jam kerja (PP 59/2018). Cara bayar lewat kode billing dan pungutan tidak sah.
Tim DuaCincin · · 7 menit baca

Biaya nikah di KUA ditetapkan negara, jadi angkanya sama di semua kecamatan. Yang membedakan hanya tempat dan waktu akad: di kantor KUA pada jam kerja, atau di rumah, gedung, masjid, dan hari libur. Artikel ini merangkum tarif resminya, dasar hukumnya, cara membayarnya, dan pungutan yang boleh kamu tolak.
Ringkasnya: akad nikah di kantor KUA pada hari dan jam kerja gratis (Rp0). Akad di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja dikenai Rp600.000 per peristiwa nikah, sesuai PP Nomor 59 Tahun 2018. Uangnya disetor ke kas negara lewat kode billing dari KUA, dan tidak boleh ada pungutan lain di luar angka itu.
Tarif resmi: Rp0 atau Rp600.000
Hanya ada dua tarif untuk pencatatan nikah umat Islam di KUA.
| Tempat dan waktu akad | Biaya | Keterangan |
|---|---|---|
| Di kantor KUA, Senin sampai Jumat, jam kerja | Rp0 | Tidak ada biaya pencatatan |
| Di luar kantor KUA (rumah, gedung, masjid, hotel) | Rp600.000 | PNBP, disetor ke kas negara |
| Di kantor KUA, tapi di luar hari atau jam kerja | Rp600.000 | PNBP, disetor ke kas negara |
| Di luar KUA, warga tidak mampu atau korban bencana | Rp0 | Wajib melampirkan surat keterangan |
Dasarnya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Agama. Pasal 5 menyebut warga yang menikah di KUA atau di luar KUA tidak dikenai biaya pencatatan nikah. Kalau nikah dilaksanakan di luar KUA, dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi yang besarnya ada di lampiran PP itu: Rp600.000 per peristiwa nikah atau rujuk.
Situs Bimas Islam Kemenag merinci kapan tarif itu berlaku. Gratis kalau akad di kantor KUA pada hari kerja, Senin sampai Jumat, di jam kantor. Rp600.000 kalau akad di tempat lain atau di luar jam kerja KUA. Jadi akad di aula KUA pada hari Sabtu tetap kena Rp600.000.
Boleh akad di rumah atau gedung?
Boleh. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 16, menyebut akad nikah dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja. Atas permintaan calon pengantin dan dengan persetujuan Kepala KUA atau penghulu, akad bisa dilaksanakan di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja.
Artinya, kamu tetap perlu mengajukan permintaan itu saat mendaftar. Sampaikan tempat dan jam akad sejak awal supaya jadwal penghulu bisa diatur.
Kalau akad dan resepsi digelar di tempat yang sama, biaya Rp600.000 ini kecil dibanding sewa tempatnya. Saat memilih venue, tanyakan apakah ada ruang yang cukup tenang untuk akad dan berapa lama ruang itu bisa dipakai sebelum resepsi dimulai.
Cara membayar Rp600.000 ke kas negara
Biaya nikah di luar KUA tidak dibayar tunai ke penghulu atau petugas KUA. Alurnya:
- Daftar nikah di KUA tempat akad atau lewat SIMKAH, lalu sampaikan bahwa akad akan digelar di luar KUA atau di luar jam kerja.
- Terima kode billing dari KUA. Kemenag Barito Selatan (2025) menegaskan pembayaran harus lewat kode billing PNBP yang dikeluarkan KUA.
- Bayar dengan kode itu di bank atau kantor pos persepsi, internet banking, mobile banking, atau ATM. Kode billing ini terhubung dengan Simponi, sistem PNBP online milik Kementerian Keuangan (Republika, 2021).
- Simpan bukti setornya. Menurut PMA Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 8 dan 9, calon pengantin wajib menyetor Rp600.000 ke kas negara melalui bank atau pos persepsi, dan bank menerbitkan Bukti Penerimaan Negara yang memuat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
Di kecamatan yang tidak punya layanan bank, PMA yang sama mengizinkan setoran lewat Petugas Penerima Setoran yang ditunjuk Kantor Kemenag kabupaten atau kota. Petugas itu wajib memberi kuitansi, dan kuitansinya diserahkan ke Kepala KUA sebagai kelengkapan administrasi.
Ke mana uangnya?
Uang PNBP masuk kas negara dulu, lalu dipakai untuk layanan nikah. PMA 12/2016 Pasal 17 mencantumkan penggunaannya, antara lain transport dan honorarium layanan akad nikah di luar kantor serta kursus pranikah. Ongkos penghulu untuk datang ke tempat akad sudah dibiayai dari setoran Rp600.000 itu.
Pungutan yang tidak sah
Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag, Ahmad Zayadi, menyatakan tidak boleh ada pungutan selain PNBP resmi Rp600.000 untuk nikah di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja (Antara, September 2026). Ia juga menyebut tidak boleh ada tambahan atas nama transportasi, akomodasi, bensin, atau uang lelah.
Dari pernyataan itu dan imbauan Kemenag Sulawesi Tengah (2025), tanda pungutan liar antara lain:
- Permintaan uang transport, bensin, atau "uang lelah" untuk penghulu.
- Permintaan bayar lebih dari Rp600.000, atau bayar untuk akad di KUA pada jam kerja.
- Pembayaran lewat perantara atau oknum, bukan lewat kode billing.
- Pungutan tanpa bukti resmi.
- Permintaan transfer ke rekening pribadi, dompet digital, tautan, atau QRIS yang dikirim lewat pesan pribadi. Zayadi secara khusus meminta masyarakat tidak melakukan pembayaran tambahan dengan cara-cara ini.
Kalau kamu menemui hal seperti ini, Kemenag Sulawesi Tengah menyarankan melapor ke KUA setempat atau instansi berwenang.
Satu catatan: uang yang kamu berikan ke imam desa, kelurahan, atau dusun tidak termasuk tarif KUA. Penyuluh agama di KUA Biringbulu, Sulawesi Selatan (2025) menyebut setiap pungutan di luar Rp600.000 yang disetorkan ke pihak-pihak itu berada di luar tanggung jawab KUA.
Bisa gratis walau akad di luar KUA
Ada dua kondisi yang membuat akad di luar KUA bisa dikenai tarif Rp0, diatur dalam PMA Nomor 14 Tahun 2024:
- Tidak mampu secara ekonomi. Syaratnya asli surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa yang diketahui camat.
- Keadaan kahar, yaitu status keadaan darurat bencana yang ditetapkan sesuai aturan penanggulangan bencana. Syaratnya surat keterangan dari instansi berwenang.
Permohonannya diajukan ke Kepala KUA melalui SIMKAH dengan melampirkan dokumen di atas. Tarif Rp0 ini tidak berlaku untuk nikah massal yang dikoordinasi sponsor atau penyandang dana.
Kalau pernikahan batal setelah membayar
PMA 12/2016 Pasal 15 mengatur pengembalian setoran PNBP nikah kalau terjadi pembatalan nikah atau setoran ganda. Permohonan diajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan surat permohonan bermeterai, fotokopi bukti pendaftaran nikah model N7 yang dilegalisir Kepala KUA, fotokopi bukti setor yang dilegalisasi bank, fotokopi KTP, fotokopi buku rekening salah satu calon pengantin, dan nomor telepon.
Karena itu, simpan bukti setor aslinya sampai akad selesai.
Biaya lain di luar tarif KUA
Tarif KUA hanya mencakup pencatatan nikah. Beberapa dokumen pendaftaran punya ongkos sendiri, tergantung tempat kamu mengurusnya. Daftar dokumennya ada di PMA 30/2024 Pasal 4:
- Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan. Wajib untuk semua calon pengantin.
- Fotokopi akta kelahiran, KTP, dan kartu keluarga, plus pas foto berlatar biru untuk diunggah ke SIMKAH.
- Meterai untuk surat pernyataan, misalnya kalau mendaftar kurang dari 10 hari kerja sebelum akad (Pasal 3).
- Terjemahan resmi untuk calon pengantin warga negara asing. Dokumen berbahasa asing selain bahasa Melayu harus diterjemahkan oleh penerjemah resmi (Pasal 4 ayat 4).
Kelengkapan dokumen ini dibahas lengkap di artikel syarat nikah di KUA.
Biaya terbesar pernikahan biasanya ada di resepsi: venue, katering, busana, dan dokumentasi. Masukkan Rp600.000 ini sebagai satu baris di anggaranmu, lalu atur pos lain dengan panduan cara menyusun anggaran pernikahan. Kalau kamu memesan vendor lewat DuaCincin, DP dan pelunasan ditahan di akun penampung sampai acara selesai. Alurnya ada di halaman cara kerja.
Pertanyaan yang sering muncul
Berapa biaya nikah di KUA tahun ini?
Rp0 kalau akad di kantor KUA pada hari dan jam kerja, dan Rp600.000 kalau akad di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja. Tarif ini berasal dari PP Nomor 59 Tahun 2018 dan masih dicantumkan di situs Bimas Islam Kemenag.
Apakah nikah di KUA hari Sabtu atau Minggu bayar?
Bayar Rp600.000. Bimas Islam Kemenag menyebut akad gratis hanya pada hari kerja, Senin sampai Jumat, di jam kantor KUA.
Apakah penghulu boleh minta uang transport?
Tidak boleh. Transport layanan akad di luar kantor dibiayai dari PNBP Rp600.000 yang kamu setor ke kas negara, dan Kemenag menegaskan tidak boleh ada tambahan atas nama transportasi, bensin, atau uang lelah.
Bayar biaya nikah ke mana?
Ke kas negara, memakai kode billing dari KUA. Pembayarannya lewat bank atau pos persepsi, internet banking, mobile banking, atau ATM. Jangan transfer ke rekening pribadi.
Bagaimana kalau tidak mampu membayar Rp600.000?
Ajukan tarif Rp0 ke Kepala KUA melalui SIMKAH dengan melampirkan asli surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa yang diketahui camat. Pilihan lain, laksanakan akad di kantor KUA pada jam kerja, yang memang gratis.


