Syarat nikah di KUA: dokumen, alur, dan batas waktu daftar
Daftar dokumen nikah di KUA menurut PMA 30/2024, syarat usia 19 tahun, izin orang tua, janda/duda, TNI/Polri, WNA, alur SIMKAH, dan batas 10 hari kerja.
Tim DuaCincin · · 7 menit baca

Syarat nikah di KUA sekarang mengacu ke Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, yang menggantikan PMA 22/2024. Sebagian dokumen sama untuk semua calon pengantin, sebagian lagi hanya diminta dalam kondisi tertentu: usia di bawah 21 tahun, status janda atau duda, anggota TNI atau Polri, atau calon pasangan warga negara asing. Di bawah ini daftar lengkapnya, urutan pengurusannya, dan tabel checklist untuk dicetak.
Ringkasnya: siapkan surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan, fotokopi akta kelahiran, KTP, dan kartu keluarga, surat keterangan sehat, dan persetujuan kedua calon. Daftar di KUA tempat akad atau lewat SIMKAH paling lambat 10 hari kerja sebelum akad. Kalian berdua wajib berusia minimal 19 tahun dan mengikuti bimbingan perkawinan.
Dokumen wajib untuk semua calon pengantin
Pasal 4 ayat (1) PMA 30/2024 menyebut pendaftaran kehendak nikah dilakukan dengan melampirkan:
- Surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan tempat tinggal. Di situs Bimas Islam Kemenag, surat ini disebut Model N1.
- Fotokopi akta kelahiran.
- Fotokopi KTP. Bimas Islam juga menerima bukti perekaman KTP-el bagi yang kartunya belum jadi.
- Fotokopi kartu keluarga.
- Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan.
- Persetujuan calon pengantin, yang di Bimas Islam disebut Model N3.
Untuk pendaftaran online, Bimas Islam juga meminta unggahan pas foto berlatar biru. Ukuran dan jumlah cetaknya bisa berbeda antar-KUA, jadi tanyakan ke KUA tempat akad.
Dokumen tambahan sesuai kondisi
Sisa daftar Pasal 4 ayat (1) hanya berlaku untuk kondisi tertentu.
Akad di luar kecamatan tempat tinggal. Perlu surat rekomendasi nikah dari KUA tempat tinggalmu. Pasal 17 menambahkan, kalau kalian berdua tinggal di kecamatan yang sama, rekomendasi cukup untuk salah satu calon.
Belum berusia 21 tahun. Perlu izin tertulis orang tua atau wali, yang di Bimas Islam disebut Model N4. Kalau kedua orang tua atau wali sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak, izin diberikan oleh wali yang mengasuh, keluarga sedarah, atau pengampu. Kalau semuanya tidak ada, izin diminta ke pengadilan.
Belum berusia 19 tahun pada tanggal akad. Perlu surat dispensasi kawin dari pengadilan.
Janda atau duda. Yang bercerai melampirkan akta cerai. Yang ditinggal mati pasangan melampirkan akta kematian (Model N6 di daftar Bimas Islam).
Anggota TNI atau Polri. Perlu surat izin dari atasan atau kesatuan.
Suami yang akan berpoligami. Perlu penetapan izin poligami dari pengadilan.
Syarat untuk calon pasangan warga negara asing
Pasal 4 ayat (3) PMA 30/2024 mengatur calon pengantin WNA yang menikah dengan WNI. Dokumennya:
- Surat keterangan tidak ada halangan untuk menikah (certificate of no impediment) dari kedutaan atau kantor perwakilan negaranya. Kalau negaranya memakai apostille, dokumen dari lembaga berwenang di sana dilengkapi fotokopi sertifikat apostille.
- Fotokopi akta kelahiran.
- Fotokopi paspor.
- Data kedua orang tua.
- Akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda.
- Izin poligami dari pengadilan atau instansi berwenang di negara asal, bagi suami yang akan beristri lebih dari seorang.
Semua dokumen berbahasa asing, kecuali bahasa Melayu, harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi (Pasal 4 ayat 4). Kalau negaranya tidak punya kedutaan di Indonesia, surat keterangan bisa diminta dari instansi berwenang di negara itu.
WNI yang tinggal di luar negeri dan tidak punya dokumen kependudukan lagi memakai daftar terpisah di Pasal 4 ayat (2), dimulai dari surat pengantar perwakilan RI di luar negeri.
Usia minimal dan syarat akad
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah UU Perkawinan sehingga batas usia nikah sama untuk laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun. PMA 30/2024 Pasal 11 mengulang syarat ini untuk calon suami dan calon istri: beragama Islam, berusia paling rendah 19 tahun, dan hadir dalam akad.
Selain calon pengantin, akad dinyatakan sah kalau ada wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul (Pasal 10). Wali nasab dan saksi sama-sama harus laki-laki, beragama Islam, balig, berakal, dan adil (Pasal 12 dan 14). Kalau calon suami tidak bisa hadir, ia boleh diwakili lewat surat kuasa bermeterai yang diketahui dua saksi dan Kepala KUA. Wakilnya minimal berusia 21 tahun.
Batas waktu: minimal 10 hari kerja
Pasal 3 PMA 30/2024 menyebut pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA tempat akad atau secara online lewat SIMKAH, paling lambat 10 hari kerja sebelum akad. Kalau kurang dari itu, kamu perlu surat dispensasi dari camat atau surat pernyataan pertanggungjawaban bermeterai beserta alasannya.
Untuk pendaftaran lewat SIMKAH, Bimas Islam meminta calon pengantin datang ke KUA membawa dokumen fisik asli paling lambat 15 hari kerja sebelum akad. Kalau tidak, pendaftarannya gugur. Karena dua angka ini berbeda, pakai yang lebih awal sebagai patokan. Dalam praktiknya, mulai urus surat pengantar sekitar dua bulan sebelum akad supaya ada waktu kalau ada dokumen yang kurang. Posisinya di jadwal persiapan ada di checklist persiapan pernikahan.
Alur pendaftaran, dari kelurahan sampai akad
- Urus surat pengantar nikah di kantor desa atau kelurahan sesuai domisili. Tanyakan ke kelurahan apakah perlu pengantar RT dan RW lebih dulu, karena prosedurnya berbeda antar-daerah.
- Minta surat keterangan sehat di fasilitas kesehatan.
- Minta surat rekomendasi dari KUA tempat tinggal kalau akad digelar di kecamatan lain.
- Daftar kehendak nikah. Datang ke KUA tempat akad, atau daftar online di SIMKAH. Menurut Bimas Islam, langkah onlinenya: pilih Daftar Nikah, pilih provinsi, kabupaten atau kota, KUA, dan jadwal akad; isi data calon suami, calon istri, wali, dan orang tua sesuai KTP dan KK; unggah dokumen; lalu cetak bukti pendaftaran yang memuat nomor pendaftaran.
- Ikuti bimbingan perkawinan. Pasal 5 mewajibkan bimbingan ini bagi calon pengantin yang sudah mendaftar. Materinya mencakup perencanaan dan pengelolaan kehidupan keluarga, kesehatan reproduksi, dan dinamika perkawinan. Pesertanya mendapat sertifikat.
- Hadir di pemeriksaan nikah. Pemeriksaan dilakukan di KUA dan dihadiri calon suami, calon istri, dan wali nikah (Pasal 6). Kalian berdua membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, tidak boleh memakai masker atau penutup wajah, dan harus menunjukkan sertifikat bimbingan perkawinan.
- Lengkapi kekurangan. Kalau ada dokumen yang kurang, KUA memberi tahu secara tertulis. Kekurangan itu harus dilengkapi paling lambat 1 hari kerja sebelum akad (Pasal 7).
- Pengumuman kehendak nikah. Setelah semua lengkap, Kepala KUA mengumumkan kehendak nikah di tempat tertentu di KUA atau media lain yang bisa diakses masyarakat (Pasal 9).
- Akad dan pencatatan. Akad dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja, atau di luar KUA dan di luar jam kerja atas permintaan kalian dengan persetujuan Kepala KUA atau penghulu (Pasal 16). Akta nikah ditandatangani suami, istri, wali, saksi, dan penghulu sesaat setelah akad.
Akad di luar KUA atau di luar jam kerja dikenai biaya. Rinciannya ada di artikel biaya nikah di KUA.
Checklist dokumen untuk dicetak
Centang kolom terakhir saat dokumen sudah di map. Simpan juga dokumen aslinya untuk dibawa ke pemeriksaan nikah.
| Dokumen | Untuk siapa | Dari mana | Siap |
|---|---|---|---|
| Surat pengantar nikah (N1) | Semua | Desa atau kelurahan | ☐ |
| Fotokopi akta kelahiran | Semua | Milik sendiri | ☐ |
| Fotokopi KTP | Semua | Milik sendiri | ☐ |
| Fotokopi kartu keluarga | Semua | Milik sendiri | ☐ |
| Surat keterangan sehat | Semua | Fasilitas kesehatan | ☐ |
| Persetujuan calon pengantin (N3) | Semua | Diisi kedua calon | ☐ |
| Pas foto berlatar biru | Semua | Studio foto | ☐ |
| Sertifikat bimbingan perkawinan | Semua | Setelah ikut bimbingan | ☐ |
| Surat rekomendasi nikah | Akad di luar kecamatan domisili | KUA tempat tinggal | ☐ |
| Izin tertulis orang tua atau wali (N4) | Di bawah 21 tahun | Orang tua atau wali | ☐ |
| Dispensasi kawin | Di bawah 19 tahun | Pengadilan | ☐ |
| Akta cerai | Janda atau duda cerai | Pengadilan | ☐ |
| Akta kematian pasangan (N6) | Janda atau duda ditinggal mati | Instansi penerbit akta | ☐ |
| Izin atasan atau kesatuan | Anggota TNI atau Polri | Kesatuan | ☐ |
| Penetapan izin poligami | Suami yang berpoligami | Pengadilan | ☐ |
| Surat tidak ada halangan menikah, paspor, data orang tua, terjemahan resmi | Calon WNA | Kedutaan dan penerjemah resmi | ☐ |
Sambil menunggu jadwal akad, kamu bisa mulai mencari MUA dan busana untuk akad serta undangan dan souvenir, yang biasanya butuh waktu produksi. Kalau bingung harus mulai dari mana, tanyakan ke Kirana, asisten perencanaan di DuaCincin.
Pertanyaan yang sering muncul
Berapa hari sebelum akad harus daftar ke KUA?
Paling lambat 10 hari kerja sebelum akad menurut PMA 30/2024 Pasal 3. Untuk pendaftaran online, Bimas Islam meminta dokumen asli dibawa ke KUA paling lambat 15 hari kerja sebelum akad, jadi lebih aman daftar lebih awal dari itu.
Bagaimana kalau daftar kurang dari 10 hari kerja?
Masih bisa, dengan surat dispensasi dari camat atau surat pernyataan pertanggungjawaban bermeterai yang menjelaskan alasannya.
Usia berapa yang perlu izin orang tua?
Calon pengantin yang belum berusia 21 tahun wajib melampirkan izin tertulis orang tua atau wali. Yang belum berusia 19 tahun pada tanggal akad juga perlu dispensasi kawin dari pengadilan.
Apakah bimbingan perkawinan wajib?
Wajib. PMA 30/2024 Pasal 5 mewajibkan calon pengantin yang sudah mendaftar untuk mengikutinya, dan sertifikatnya diperiksa saat pemeriksaan nikah.
Apakah bisa menikah di KUA yang bukan domisili?
Bisa. Akad dilaksanakan di hadapan penghulu yang mewilayahi tempat akad, dan kamu melampirkan surat rekomendasi nikah dari KUA tempat tinggalmu.


